Diskriminasi dan intoleransi dalam kehidupan keberagamaan banyak dipicu oleh semangat legal-formal hukum Islam dan pemahaman teologis yang timpang. Praktik-praktik fiqhiah menjadi alat untuk memetakan ideologi dan afiliasi politik keagamaan yang kemudian memberangus martabat kemanusiaan. Absolutisme beragama lahir dari argumen fiqh untuk mengokohkan favoritisme agama tertentu. Dalam konteks itu, moderasi pemahaman keagamaan yang menyelamatkan fiqh dari jebakan otoritarianisme, perlu dirayakan dengan membongkar penafsiran terhadap teks hukum Islam yang membelenggu.