Perdebatan paling seru menjelang diselenggarakannya hajatan nasional, Pemilu 2009, adalah bagaimana melanjutkan reformasi di bidang politik, khususnya sistem pemilu dan pemerintahan, yang ditujukan untuk memperkuat stabilitas dan meningkatkan efektivitas dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak sedikit ahli politik berpendapat bahwa setelah turunnya Presiden Suharto, stabilitas dan efektivitas pemerintahan dinilai lemah. Kebijakan-kebijakan pemerintah tidak efektif diimplementasikan, bahkan pemerintah terpilih dapat diberhentikan di tengah masa kerjanya. Contoh yang paling mudah diingat adalah ketika Presiden Abdurrahman Wahid diturunkan dari jabatannya oleh MPR. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono, tidak sedikit kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah mendapatkan perlawanan bahkan penolakan dari DPR, misalnya pengangkatan Gubernur BI, rencana meningkatkan BBM, dan sebagainya. Berbaliknya pendulum politik di Indonesia setelah turunnya Presiden Suharto tidak lepas dari hasil amandemen UUD 1945. (Social/Political System)