Kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru sangat mempengaruhi politik di kalangan Ormas Islam dalam menentukan waktu Idul Fitri. Kebijakan tersebut menghasilkan keputusan yang wajib dipatuhi oleh semua masyarakat Indonesia terutama oleh Ormas Islam, sehingga dalam penetapan awal bulan qamariah pada masa Orde Baru hampir selalu seragam. Maka ketika terjadi perbedaan penetapan awal bulan qamariah pada masa Orde Baru, pemerintah mengambil langkah kooptasi bahkan represif. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan metode penetapan awal bulan qamariah antara Organisasi Islam tertentu dengan pemerintah Orde Baru. (Muhammadiyah Against Standardization)